Audensi PPDI dengan Komisi A DPRD dan Bapemperda Kabupaten Madiun, Usulkan Purna Tugas Perangkat Desa Paling sedikit mendapat Tunjangan 25 Juta

  PPDI Kabupaten Madiun saat Audensi dan Silaturahmi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Madiun, PPDIKabupatenMadiun Audensi Persatuan P...

 

PPDI Kabupaten Madiun saat Audensi dan Silaturahmi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Madiun

Madiun, PPDIKabupatenMadiun

Audensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia dengan Komisi A DPRD yang membidangi Pemerintahan dan Pendidikan serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Madiun berhasil mengusulkan beberapa hal yang positif.

Hal itu disampaikan oleh Suntoyo, Ketua PPDI Kabupaten Madiun usai kegiatan audensi di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (06/01/2025).

Menurut Suntoyo, Pengurus PPDI Kabupaten Madiun setelah melaksanakan kegiatan audiensi dan silaturahmi, ada beberapa hal yang sudah dihasilkan dalam kegiatan tersebut.

“Antara lain untuk perangkat yang purna tugas sesuai dengan Regulasi UU No 3 Tahun 2024 Pasal 50 A Ayat C yang berbunyi "Mendapatkan tunjangan Purna Tugas satu kali diakhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa”. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk diatur di dalam Perbup atau Perda bahwa tunjangan purna tugas tersebut diberikan 1 kali paling sedikit Rp. 25.000.000,” ucap Suntoyo.

Besaran tersebut, kata Suntoyo, adalah 12 x Penghasilan Tetap atau Siltap.

“Kita tahu bahwa perangkat desa telah bekerja hampir separuh perjalan hidupnya atau puluhan tahun. Sehingga hal itu bisa menjadi apresiasi atas kinerja para perangkat desa yang sebenarnya memiliki jam kerja 24 jam sehari karena berbaur langsung dengan masyarakat,” jelas Suntoyo.

Dia berharap, Tunjanngan Purna Tugas bisa bermanfaat bagi perangkat desa yang telah purna dari pekerjaan dan pengabdian kepada Pemerintah Desa.

“Dengan minimal 25 Juta untuk Tunjangan Purna Tugas itu, bisa dimanfaatkan untuk modal kerja setelah purna, baik untuk pertanian, peternakan ataupun bidang lainnya. Sehingga dengan tunjangan itu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya,” tambah Ketua PPDI Kabupaten Madiun.

Terakhir, Suntoyo mengharapkan agar tunjangan purna tugas itu bisa ditetapkan dalam Perda atau Perbup Kabupaten Madiun agar bisa dilaksanakan.

“Setelah audensi ini, besar harapan kami agar usulan kami diterima dan ditetapkan menjadi Perda atau Perbup di Kabupaten Madiun sehingga bisa dilaksanakan disini.”Tutup Suntoyo. (Taufik/Tim Humas)